SUSAH JADI MANUSIA BIASA
> > > Sulaiman Tripa

AKHIR-akhir ini, kita seperti merasakan setrum berkali-kali, dengan melihat kenyataan bahwa seberapa besar pengaruh seks bebas di tanah kita yang dengan penuh kesadaran dan keyakinan kita yakini sebagai kawasan “Serambi Mekkah”.
Dalam setahun, dua, tiga atau lebih tahun belakangan ini, entah kita menyadari bahwa di daerah kita, di mukim kita, di gampong kita, atau bahkan di dalam rumah kita, mungkin ada orang-orang yang sangat beraroma dengan seks bebas.
Berita-berita media dalam dua tahun terakhir yang saya research melalui mesin pencari google.com dan yahoo.com, ada sekitar 47 kasus dari Aceh ditemukan orang yang sedang telanjang (dengan orang yang bukan pasangan sahnya). Dari 47 kasus itu, ada yang ditemukan di rumah, di tempat kontrakan, penginapan, bahkan dalam mobil. Dari 47 kasus itu juga, terdapat beragam profesi: ada oknum rakyat jelata, ada oknum orang beruang, ada oknum aparatur. Semua kalangan, pernah didapat atau ditangkap baik oleh masyarakat maupun oleh pihak yang berwenang.
Semua kasus itu masih ditambah lagi dengan banyaknya kasus “dugaan” berkhalwat yang ditangkap oleh masyarakat dan pihak yang berwenang.
Kondisi ini, sungguh menyedihkan. Sangat menyedihkan. Tapi menyedihkan bagi siapa? Ini menjadi semacam pertanyaan entah untuk siapa dan akan akan dijawab oleh entah siapa?
Kalau masalah ini, kita keluhkan sama orang-orang yang memiliki kuasa, sering ada jawaban: harus diselesaikan. Bila hal ini kita ungkapkan sama orang-orang yang kebetulan sedang memegang amanah, sering ada jawaban: butuh perencanaan, butuh badan, dan butuh anggaran. Lebih parah bila hal ini kita keluhkan kepada orang-orang yang memang menginginkan kebebasan tanpa batas, mereka akan mengatakan: itu bukan urusan saya.
Siapa yang seharusnya gelisah dengan kenyataan ini? ketika melihat fenomena semakin banyaknya orang-orang yang belum menikah tapi sudah bermain-main dengan (maaf) kemaluan pasangannya?
Barangkali, sebagian kita yang sering mengungkapkan kegelisahan terhadap itu, ada kemungkinan, di dalam rumah kita, di dalam gampong kita, di dalam mukim kita, di daerah kita, mungkin ada yang bermain-main dengan (maaf) kemaluan secara tidak sah.
Ada pertanyaan, siapa yang bersalah? Sepertinya susah untuk menjawab pertanyaan ini.
Anak-anak kecil di dalam kamar rumah kita hampir 24 jam menonton sinetron dan film yang ceritanya selalu berputar-putar antara ciuman, pelukan dan cara membuka pakaian pasangannya. Hal itu, tampak bagai bukan lagi sebuah kegelisahan yang patut diungkapkan karena penonton televisi seperti tak punya hak untuk menolak itu. Di sinilah sebenarnya peran lembaga-lembaga yang mengawasi program pertelevisian di Indonesia.
Ada juga acara-acara televisi yang sebenarnya secara terang-terangan memproklamirkan gaya hidup bebas. Ini menyedihkan. Sama menyedihkan ketika banyak anak-anak yang berusia baru gede ditangkap sedang bermesum entah di kamar rumah, di dalam mobil, di pantai.
Anak-anak yang ditangkap itu bisa berasal dari orang yang papa, bisa juga berasal dari orang yang berada (baik dalam konteks keuangan maupun kekuasaan). Jadi pupus susah anggapan bahwa kehidupan-kehidupan yang seperti itu sebenarnya sangat berkelas.
Ironisnya, beberapa anak yang kedapatan sedang berbuat mesum adalah anak-anak orang yang terpandang yang seharusnya menjadi panutan. Bukankah ini suatu kenyataan pahit dalam konteks kehidupan sosial-budaya di Aceh –termasuk agama.
Masihkah Aceh layak disebut sebagai wilayah yang kental dengan suasana yang sakral? Siapa yang akan menjawab ini? ketika kita merasakan suasana keseharian, apa yang kita kampanyekan, ternyata sedikit berbalik dari kenyataan? Sungguh ironis, bila kita sendiri tidak bisa menangkap keterasingan kita di sini. Apalagi ketika ada orang yang mengangkat bahwa ternyata tempat kita ternyata masih “bermasalah”, maka dalam sekejap, orang gampong kita, orang mukim kita, orang daerah kita, seperti bersepakat untuk marah walau sering dalam kenyataan tak berbuat apa-apa.
Lalu muncul sebagian simpulan: kita seperti mengkampanyekan hal-hal yang “melangit” dan seperti tak melihat masalah yang “membumi”.
Apa yang mau kita wariskan dengan kondisi seperti itu? Ketika kita juga melihat kenyataan dalam pelaksanaan syariat Islam juga mengalami keterbelahan dalam konteks khalwat?
Untuk orang-orang yang tidak memiliki relasi (secara kekuasaan dan keberdayaan), masyarakat kecil, bila kedapatan bermesum dan berkhalwat, dalam sekejap diproses. Tak ada hambatan dalam penangkapan, penahanan, peradilan, sampai eksekusi hukuman (cambuk).
Namun apa yang terjadi ketika yang terjadi terhadap orang-orang yang memiliki jaringan terhadap kekuasaan? Sering kasus tertutupi. Kalau pun dilanjutkan, itu juga harus melewati proses yang panjang, ada penasehat hukum yang selalu mendampingi, sampai selalu naik banding. Bahkan ketika ada vonis sekalipun, harus juga diperhatikan dalam pelaksanaan eksekusinya. Ini akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat yang memantau atau melihatnya. Saya kira masyarakat selama ini memahami tentang apa yang terjadi.
Sebagian media juga turut mendhalimi dalam hal ini. untuk orang-orang kecil, kita paparkan foto mereka besar-besar dengan berita-berita yang juga dibuat menarik sedemikian rupa. Hanya sedikit media yang mampu dan mau memberitakan bila ada kasus yang menimpa orang yang memiliki kekuasaan atau setidaknya memiliki hubungan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Kalau pun ada berita, nama pelaku ditutup habis yang sangat berbeda ketika kita menginisialkan nama-nama orang kecil.
Dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Aceh, masalah-masalah seperti ini, rasanya sangat penting untuk didiskusikan, kemudian dikaji secara mendalam untuk memperoleh jalan penyelesaian, baik dalam konteks hukum maupun dalam konteks sosial-budaya-agama. Kalau tidak, kita akan selalu “melangit” dan lupa sedang “berpijak di bumi”.
Ada satu yang merugi bila ini tidak diperhatikan, bahwa orang-orang kecil nantinya akan selalu menyebut: susah jadi manusia biasa!