Lelucon Politik
Budi Darma
Dalam The Act of Creation, Arthur Koestler menyatakan, lelucon adalah salah satu kebutuhan manusia.
Dan karena manusia sanggup menciptakan lelucon, maka manusia adalah makhluk kreatif. Karena dalam banyak hal kebutuhan manusia bersifat universal, maka lelucon pun sering memuat masalah universal, termasuk lelucon politik, dengan obyek perilaku politikus. Sikap sinis terhadap politikus melahirkan istilah zoon politicon, yaitu politikus bukan makhluk biasa seperti manusia umumnya, tetapi binatang yang berpolitik.
Karena sikap sinis terhadap politikus adalah universal, maka lelucon politik di Perancis bisa berlaku di negara-negara lain, termasuk Indonesia. Dalam lelucon politik Perancis sebagaimana yang dikutip Ida Sundari Husen dari UI dikisahkan, pada suatu hari sebuah koran menurunkan tulisan Lima Puluh Persen Politikus adalah Bajingan. Setelah mendapat protes keras dari politikus yang merasa terpukul, dengan gaya serampangan redaksi koran itu menurunkan tulisan lain, Lima Puluh Persen Politikus Bukan Bajingan.
Lelucon ibarat asap, dan realita ibarat api. Jika kita berhadapan dengan asap dan api, pasti ada yang tidak beres. Ketidakberesan yang berlarut-larut akan menimbulkan kritik. Manakala kritik tidak mempan, muncul kritik berupa lelucon. Masyarakat putus asa menyaksikan ketidakberesan, dan karena tidak mampu merombak keadaan, kemudian muncul kebencian.
Mencari kekuasaan
Dalam konteks Indonesia, sumber keputusasaan dan kebencian adalah perilaku para politikus sendiri. Karena politik tidak bisa lepas dari kekuasaan, dan barometer utama kekuasaan adalah ibu kota, maka peran perilaku politikus di Ibu Kota dapat dianggap sebuah miniatur perilaku politikus umumnya.
Pernah, misalnya, rakyat Jakarta bersedih karena banjir merusak kehidupan mereka, ternyata ratusan politikus datang ke Jakarta untuk kepentingan sendiri dengan dalih agar hubungan mereka dengan rakyat lebih terjamin. Agar perjuangannya berhasil, mereka menginap dan mengadakan pertemuan di hotel-hotel mewah.
Barang siapa mengikuti pola pikir para politikus akan tahu, orientasi mereka adalah kekuasaan. Karena itu jangan heran, manakala pada masa Pemilu 2003, sejumlah elite politik dengan penuh keyakinan mengatakan, negara tidak akan jalan tanpa partai politik. Dengan demikian, untuk mencapai kekuasaan, siapa pun orangnya harus menjunjung tinggi partai politik sebagai sesembahannya.
Dengan dalih untuk kepentingan rakyat, bisa diramalkan, makin mendekati pemilu jumlah partai akan bertambah drastis. Harian Kompas (2/3/2007) memberitakan, dalam menghadapi Pemilu 2009, sekarang telah berdiri 45 partai politik baru.
Pernyataan Akbar Tandjung sebagai politikus berpengalaman pasti benar, "partai politik hanya untuk mencari kekuasaan" (Kompas, 7/3/2007). Jalan untuk menuju kekuasaan diatur kingmakers, yaitu orang-orang yang atas nama rakyat mengatur posisi para pejabat dari pusat sampai daerah demi kepentingan partai masing-masing. Melalui kingmakers, kekuasaan yang katanya untuk kepentingan rakyat dibagikan kepada para pion, yaitu pejabat dari pusat sampai daerah.
Di balik kingmakers ada kekuasaan, dan di balik kekuasaan pasti ada uang. Kekuasaan dan uang telah menjadi saudara kembar siam, tentu saja, katanya, untuk kepentingan rakyat.
Karena semua katanya bersumber dari kepentingan rakyat, maka secara tidak langsung rakyat harus menghidupi partai politik dan pionnya. Demi kepentingan rakyat, begitu para pion mencapai ambisi yang berarti mencapai jumlah uang yang diinginkan, para pion harus mempersembahkan sebagian uangnya kepada partai, tentu saja yang juga diambil dari rakyat.
Politikus dan selebriti
Batas antara selebriti dan politikus menjadi tipis. Masyarakat akan bangga manakala melihat selebriti hidup bermewah-mewah dan kecewa jika menyaksikan selebriti hidup sederhana, apalagi terlunta-lunta, kecuali jika selebriti itu sudah tidak laku. Makin banyak selebriti muncul, makin bangga pula masyarakat. Bagai selebriti, politikus harus hidup mewah, entah dari mana sumber kemewahannya. Politikus, juga bagai selebriti, harus pandai berlagak, bersandiwara, dan menguasai bahasa tubuh dengan baik, terutama jika disorot kamera televisi.
Namun, selebriti dan politikus mau tidak mau pasti berbeda. Kemewahan selebriti dinikmati masyarakat karena dengan menyaksikan kemewahannya, masyarakat mencapai katarsis wishful thinking-nya. Masyarakat ingin gagah, cantik, hidup mewah, dan lain-lain yang hanya ada dalam impian, dan dengan menyaksikan gaya hidup selebriti, dalam benaknya masyarakat mengindentifikasi diri sebagai selebriti.
Jika selebriti sebagai aktualisasi wishful thinking, bagi rakyat politikus adalah gantungan harapan kehidupan nyata. Rakyat tahu, mereka diperalat politikus, tetapi tidak berdaya. Ketidakberdayaan bisa menimbulkan sikap apatis, yang akhirnya memperbesar jumlah golput.
Kecuali makin mendekati pemilu rakyat tahu jumlah partai bertambah drastis, rakyat juga tahu, jumlah bajing loncat makin banyak. Alasan seseorang menjadi bajing loncat, dengan enaknya pindah dari satu ke partai lain, jika perlu dengan mengkhianati partai yang telah dijadikan sandaran hidup mewahnya, pasti akan bermuara pada kepentingan rakyat. Karena melalui partai lama mereka tidak mendapat kedudukan, maka guna menyalurkan aspirasinya untuk kepentingan rakyat mereka meloncat ke partai lain untuk kepentingan sendiri yang lebih menguntungkan. Rakyat dijadikan alasan. Konotasi bajing loncat sebetulnya negatif, yaitu bajingan yang suka meloncat dari satu truk pengangkut barang ke truk pengangkut barang lain.
Rakyat tahu, makin mendekati pemilu dan pilkada pasti jumlah pion yang merasa diperlukan rakyat makin banyak. "Sebetulnya saya tidak ingin jabatan itu, tetapi karena rakyat mendesak untuk menjalankan amanah rakyat, saya terpaksa ikut bertanding" adalah klise yang selalu terdengar. Maka, jangan heran jika dalam lelucon politik Perancis, judul Lima Puluh Persen Politikus adalah Bajingan dengan mudah diralat menjadi Lima Puluh Persen Politikus Bukan Bajingan.
Budi Darma Sastrawan
